Perubahan Skema Gaji, PNS Bakal Dapat Tunjangan Kemahalan
Ekonomi

Perubahan Skema Gaji, PNS Bakal Dapat Tunjangan Kemahalan

Spread the love

Perubahan Skema Gaji, PNS Bakal Dapat Tunjangan Kemahalan

 Ekonomi – Pemerintah juga akan merubah skema perhitungan upah serta tunjangan untuk beberapa aparatur sipil negara (ASN) dengan kata lain PNS. Perubahan ini juga akan dimasukkan dalam Ketentuan Pemerintah (PP) mengenai Upah, Tunjangan serta Sarana Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Ketentuan Presiden (Perpres) mengenai Penetapan Pendapatan PNS.

Perubahan Skema Gaji, PNS Bakal Dapat Tunjangan Kemahalan

Untuk tunjangan kemampuan, terlebih dulu besaran tunjangan kemampuan ditetapkan sendiri oleh lembaga atau instansi. Tersebut penyebabnya PNS di Kejaksaan Agung serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan kelompok pangkat IV. e serta upah pokok Rp 5. 620, 300 dapat terima tunjangan berlainan.

Seseorang PNS Kejaksaan Agung dapat terima Rp 25, 74 juta, sedang PNS yang di Kemenkeu dapat memperoleh tunjangan kemampuan hingga Rp 46, 95 juta.

Sesaat dengan ketentuan baru seperti ditulis Kontan, Senin (12/3/2018), besaran tunjangan kemampuan di kementerian serta instansi ataupun pemerintah daerah, juga akan dipukul rata sebesar 5 % dari upah.

Mengenai untuk upah, apabila sampai kini diberi sesuai sama pangkat serta kelompok, ke depan juga akan dibedakan berdasar pada beban kerja, tanggung jawab, resiko pekerjaan, dan perolehan tujuan.

Pemerintah akan memakai indeks kemahalan dalam perhitungan upah PNS. PNS juga akan diberi tunjangan kemahalan yang di buat berdasar pada lokasi kemahalan tiap-tiap daerah.

Dengan perubahan skema penggajian itu, menurut simulasi pemerintah, berbelanja pegawai baik di pemerintah pusat ataupun daerah yang sekarang ini besarannya diatas Rp 600 triliun dapat ditekan Rp 80, 8 triliun. Begitu, jadi berbelanja teratur berbentuk upah PNS jadi cuma sekitaran Rp 538, 144 triliun.

Herman Suryatman, Kepala Biro Hukum, Komunikasi serta Info Umum Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kontan. co. id, Minggu (11/3/2018) menerangkan, perubahan skema itu hingga sekarang ini masih tetap selalu dibicarakan oleh pemerintah.

Rancangan PP serta Perpres itu juga masih tetap belum juga masak serta valid. Pasalnya data masalah perubahan perhitungan upah serta tunjangan PNS dan simulasi perhitungan, termasuk juga potensi penghematan biaya yang dapat diperoleh dari perubahan skema adalah perhitungan Februari 2017. ” Ini masih tetap selalu dibicarakan, jadi tunggulah saja, ” kata Herman.

Sesaat Kepala Tubuh Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, konsentrasi kajian pada penyelesaian RPP Pensiun serta Jaminan Hari Tua lebih dahulu. ” Untuk upah belum juga mulai dibicarakan, jikalau dibicarakan pemerintah juga akan hati-hati mengingat th. politik, ” kata dia.

Berikan Komentar Anda